Manokwari sebagai kota Injil, Bagaimana pendapat anda?

Berikut adalah artikel ulasan masalah mau dijadikannya Manokwari sebagai kota Injil dan Konsekwesi-konsekwensinya!

Sumber 1: Gatra Nomor 25 Beredar kamis, 3 mei 2007

Sumber 2: http://www.in-christ.net  

Sumber 3: http://alfaizi.blogspot.com

Sumber 1

Draf Perda Agama
Bola Panas Serambi Yerusalem

Aceh di ujung barat berjuluk Serambi Mekkah. Kini Kabupaten Manokwari, Irian Jaya Barat, di ujung timur tak mau ketinggalan. Kawasan berpenduduk mayoritas Protestan ini mendeklarasikan sebagai Serambi Yerusalem. Jika Serambi Mekkah mendapat otonomi khusus menerapkan syariat Islam, Serambi Yerusalem meneguhkan diri sebagai kota Injil.

Manokwari berlakangan ini mulai berkemas merancang peraturan daerah (perda) berbasis Injil. Seorang tokoh agama Papua kepada Gatra menyebut geliat di kabupaten penghasil buah itu sebagai reaksi perkembangan di Aceh. Maka, dua kawasan itu terkesan bersahutan.

Awal Maret lalu, seberkas rancangan Perda tentang Pembinaan Mental Spritual beredar luas di Manokwari, yang kini menjadi ibu kota Provinsi Irian Jaya Barat (IJB). Berkas itu dilengkapi pengantar Dewan Gereja setempat. Semula beredar di kalangan terbatas, lantas menyebar luas.

Ada pasal yang menyiratkan, pembinaan mental harus berbasis nilai Kristiani yang dianut mayoritas warga. Implementasinya, antara lain, dengan pemasangan simbol dan aksesori Kristen di kantor-kantor pemerintahan. Di daerah yang sudah berdiri gereja tidak boleh dibangun tempat ibadah agama lain.

Warga tidak dibenarkan menggunakan busana yang menonjolkan simbol agama di tempat umum. Buntutnya, ada orang Islam yang menilai pasal itu sebagai larangan berjilbab. Ada juga umat Katolik menganggapnya larangan suster mengenakan kerudung khasnya. Bukan hanya orang Islam yang tersodok.

Kontan saja draf regulasi itu menyulut reaksi luas. Tidak hanya di Papua, melainkan juga di kalangan tokoh lintas agama dan elite politik Jakarta. Mirip reaksi luas pada maraknya perda bernuansa syariat. Rancangan perda itu memang belum resmi jadi usulan pemerintah kabupaten ke DPRD.

Tidak jelas siapa penyusunnya. Tapi itu bagian rangkaian panjang mengentalnya sentimen keagamaan di Manokwari. Sebulan menjelang beredar draf tersebut, awal Februari 2007, dilangsungkan semiloka dua hari bertajuk “Manokwari Kota Injil”.

Acara itu dihadiri sejumlah akademisi dari Universitas Negeri Papua dan Universitas Cenderawasih, Jayapura, serta tokoh agama dari sejumlah Gereja Kristen Papua dan birokrat Pemkab Manokwari. Koordinator acara itu adalah seorang birokrat: Benny Boneftar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Manokwari.

Semiloka ini bertujuan melestarikan Manokwari sebagai kota injil. Menurut Benny, peneguhan kota Injil itu hasil rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP). Majelis ini juga menyarankan Kabupaten Fakfak menjadi kota religius Islam dan Kabupaten Merauke sebagai pusat situs keagaaman Katolik.

Konsekuensi sebagai kota Injil, kata Benny, semiloka itu mendukung larangan peredaran minuman keras di Manokwari. Semua orang yang mengaku Kristen harus diinjili. Biar mereka yang malas beribadah jadi lebih rajin. Sejarah masuknya Injil ke Papua juga perlu masuk kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal sekolah se-Manokwari.

Bila dirunut ke belakang, perda dan semiloka itu sudah setahun lebih jadi tuntutan masyarakat Kristen Manokwari. Pada 17 November 2005, ribuan warga berdemonstrasi ke kantor DPRD Provinsi IJB. Mereka berangkat dari Gereja Maranatha, dipimpin Pendeta Herman Awom, Wakil Ketua Sinode GKI Papua.

Demonstran diterima pimpinan DPRD IJB, yang didampingi Bupati Manokwari, kapolres, dan dandim setempat. Warga mendesak DPRD membentuk Perda Manokwari Kota Injil. Mereka juga menyerukan segera dibentuk dialog antarumat beragama untuk membangun persepsi yang sama tentang konsep kota Injil.

Tema utama demo itu sebenarnya menolak pembangunan Masjid Raya dan Islamic Center di Manokwari. Akibat desakan itu, Bupati Manokwari, Domingus Mandacan, menolak izin pendirian masjid. Keberadaan Masjid Raya dinilai mengganggu identitas Manokwari sebagai kota suci kaum Nasrani Papua.

Bagi masyarakat Kristen Papua, Manokwari memiliki sejarah istimewa. Kabupaten di bagian tempurung peta bumi Cendewawasih ini jadi gerbang pertama penginjilan ke Papua. Agama Kristen masuk ke kawasan itu sekitar satu setangah abad silam. Penginjil asal Jerman, Carl W. Ottow dan Johann Gottlob Geissler, mendarat di Pulau Mansinam, tiga kilometer dari Pelabuhan Manokwari, pada 5 Februari 1855.

“Itu tonggak sejarah dimulainya peradaban baru di Papua,” tulis pernyataan Badan Kerja Sama Antar-Gereja (BKAG) Manokwari, Oktober 2005, saat menolak pembangunan Masjid Raya. “Pembangunan dan kemajuan menyeluruh di tanah Papua tidak bisa dipisahkan dari peran gereja/Injil yang sangat besar.”

Adapun Katolik masuk Papua pada 1892, sekitar 40 tahun setelah Protestan. Ditandai dengan kehadiran Pastor Cornelis Le Cocq d’Armandville, SJ, di Desa Sekeru, kini bagian Keuskupan Manokwari-Sorong. “Bagi umat Kristen di tanah Papua, Manokwari adalah kota suci, serambi Yerusalem, dan jantung iman yang harus dijaga kekudusannya,” tulis Pendeta Hofni Simbiak, Ketua Umum GKAG Manokwari.

“Jati diri Manokwari harus dijaga dan dihargai oleh semua komunitas agama, suku, dan etnis yang ada di tanah Papua,” tulis Pendeta Hofni dalam suratnya. Nuansa surat penolakan Masjid Raya itu terkesan panas. Karena dilampiri catatan fantastis tentang daftar gereja yang ditutup, dirusak, dan dibakar sepanjang serarah Indonesia merdeka. Entahlah akurasinya.

Dipaparkan, zaman Soekarno (1945-1967) ada dua gereja dirusak. Masa Soeharto (1967-1998) ada 456 gereja (1,19 per bulan). Era Habibie (1998-1999) ada 156 gereja (9,18 per bulan). Periode Abdurrahman Wahid (1999-2001) ada 232 gereja (11,05 per bulan). Dan zaman Megawati (2001-2004) ada 114 gereja (2,92 per bulan). Siapa tak marah membaca data macam ini.

Ketua MUI Papua, Zubeir Hussein, mengkhawatirtan dampak penonjolan identitas keagamaan di Manokwari ini. Karena lokasi kabupaten bagian barat Papua itu berdampingan dengan kabupaten lain yang jadi basis muslim. Misalnya Sorong dan Fakfak. “Di bagian barat Papua, jumlah muslim dan Kristen seimbang,” kata Zubeir.

“Karakter daerah seperti itu rentan konflik, seperti di Maluku dan Poso,” Zubeir menegaskan. Di kawasan barat itu, menurut Zubeir, Islam masuk sejak 1486, empat abad sebelum Kristen datang. Saat itu, Papua Barat jadi wilayah Kesultanan Tidore (kini Maluku Utara).

Penonjolan agama tertentu sebagai tonggak awal peradaban Papua, menurut Zubeir, hanya memicu debat tak perlu. Toh, Zubeir tak keberatan dengan sebutan Manokwari sebagai Serambi Yerusalem. “Karena Yerusalem itu kota suci tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Masjid Al-Aqsha, kiblat pertama orang Islam, juga di Yerusalem,” katanya.

Hanya saja, Zubeir mengingatkan, kawasan Papua Barat yang rentan itu jangan sampai ditulari sentimen konflik dari Maluku. Mengingat banyak pengungsi korban konflik Maluku yang hijrah ke Papua.

Zubeir justru memuji pola hubungan lintas agama di kawasan timur-utara (sekitar Jayapura), yang banyak dihuni penganut Protestan dan kawasan selatan yang banyak dihuni penganut Katolik. Di atas kertas, kawasan itu tak rawan konflik, agama dominan tidak menonjolkan formalitas keagamaannya.

“Justru itulah karakter asli orang Papua yang saya kenal. Saya khawatir kasus Manokwari itu akibat provokasi orang luar,” kata Zubeir. “Jangan sampai Manokwari, setelah bergelar Serambi Yerusalem, hanya menjiplak sisi konflik akut di Yerusalem sana,” ujarnya. Jiplaklah sisi damainya, sebagai tempat berdampingan beberapa situs agama besar.

Asrori S. Karni
[Nasional, Gatra Nomor 25 Beredar Kamis, 3 Mei 2007]

Sumber: http://www.gatra.com/2007-05-07/versi_cetak.php?id=104380

Sumber 2

Kontroversi Perihal Perda Manokwari Kota Injil

I. Pendahuluan

Kabar akan diberlakukannya perda bernuansa Kristen di Manokwari, Papua Barat menimbulkan kontroversi, baik dalam kalangan Kristen itu sendiri, maupun juga dari umat Islam yang secara langsung merasa terdiskriminasikan, bahkan PGI dan KWI telah jauh-jauh hari menyatakan penolakannya. Menurut berita-berita di media massa, draft perda kota Injil yang telah beredar, tanpa diketahui siapa yang menyebarkannya secara langsung isinya terindikasi ada yang membelenggu kebebasan beragama, khususnya kaum muslim.

Meski Raperda kota Injil itu sendiri sesungguhnya belum ada, namun telah direspons dengan amat kuat lantaran isi draft yang beredar itu jika kemudian dijadikan perda dikhawatirkan akan berisi nilai-nilai yang bersifat diskriminatif. Apalagi draft usulan itu telah beredar luas tanpa diketahui siapa yang menyebarkannya, serta tanpa penjelasan yang utuh, maka tidaklah mengherankan komentar yang hadirpun sangat beragam, karena umumnya lebih didasarkan pada asumsi, bukan fakta, dan tampaknya telah menimbulkan dampak negative berupa polarisasi agama, baik dari penggagas, maupun mereka yang menentangnya.

Reaksi yang begitu riuh sekitar perda kota injil itu tampaknya mendapatkan tempatnya ditengah maraknya perda bernuansa agama yang dihadirkan dibeberapa daerah di Indonesia. Meski kehadiran perda-perda bernuansa agama (perda syariah) itu diklaim terlahir secara demokratis, tetap saja penetapan perda bernuansa agama itu telah mendiskriminasikan agama-agama lain, bahkan meski pembahasannya telah menuai protes, perda bernuansa agama itu dengan dukungan mayoritas masyarakat setempat tetap saja diberlakukan, setidaknya itu telah ditetapkan di 26 daerah di Indonesia.

Kekhawatiran mereka yang tidak setuju untuk ditetapkannya perda kota Injil tidaklah mengherankan. Respons penolakan terhadap pemberlakuan perda Manokwari Kota Injil itu lebih bergemuruh dibandingkan yang mendukungnya, khususnya dari luar Papua, namun, sebagaimana keberhasilan ditetapkannya perda-perda bernuansa agama meski mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, demikian juga dikuatirkan, perda Manokwari Kota Injil yang dianggap perda bernuansa agama Kristen itu akan mengalami keberhasilan sebagaimana perda-perda bernuansa agama Islam.

Memang draf awal yang beredar adalah perda pembinaan mental dan spiritual yang digagas oleh komunitas Kristen, karena penggagasanya adalah umat Kristen, dalam hal ini gereja pada khususnya, maka tidaklah mengherankan jika perda itu dianggap sebagi perda agama Kristen, meski belum tentu merupakan aspirasi semua umat Kristen. Namun, bukan mustahil perda itu akan mendapatkan dukungan dari umat Kristen Papua sebagai agama mayoritas, meski penolakan terhadap perda itu cukup kuat, khususnya yang berasal dari luar Manokwari, Papua Barat, tapi dengan adanya otonomi khusus untuk Papua, apalagi 20 orang anggota DPRD kabupaten dari jumlah 25 anggota DPRD kabupatennya adalah umat Kristen, bisa saja timbul anggapan, wakil-wakil umat Kristen yang mayoritas itu tentulah akan berusaha untuk menyetujui usulan perda itu.

Melihat kontroversi yang begitu kuat sekitar perda Injil itu, apalagi pembahasannyapun belum dilakukan, maka Reformed Center for Religion and Society merasa perlu untuk memberikan kontribusinya untuk mengetahui lebih jelas dengan hadir di kota Manokwari untuk mewawancarai sumber-sumber yang dianggap berkompeten untul hal itu, dan kemudian mencoba memberikan solusi yang bermanfaat.

Informasi yang hendak di dapat dalam wawancara serta survey melalui angket antara lain, untuk apakah usulan perda itu dibuat, dan permasalahan apakah yang coba dipecahkan? Apakah pemberlakuan perda itu memang suatu kebutuhan, dan siapakah yang menggagasnya? Kemudian bagaimana merancangnya dan apakah itu efektif, jika memang mesti dilakukan dan bagaimana menghadirkan perda yang tidak diskriminatif.

Penelitian ini juga berusaha untuk mengkaji, apakah usulan perda kota Injil terindikasi telah menciptakan polarisasi agama, baik antar agama maupun intra agama, dan apakah polarisasi agama itu makin kuat setelah beredarnya draft usulan perda itu, ataukah kehadiran perda Manokwari kota Injil merupakan usaha agama untuk memberikan kontribusinya dalam kehidupan public, dan apakah ada dampak negative peran public agama, dan jika ada, mengapa itu bisa terjadi.

Polarisasi agama di Manokwari jika terjadi, tentunya sangat berbahaya, dan akan menutup dialog antar agama, dan dapat mengarah pada konflik antar agama. Penelitian ini juga akan berusaha melihat hal positif dan negative yang mungkin ada dari usulan perda tersebut, untuk kemudian memberikan pemikiran-pemikiran berupa solusi yang bermanfaat.

II. Manokwari Selayang Pandang.

Manokwari adalah ibu kota provinsi Papua Barat (sebelumnya Irian Jaya Barat), merupakan pemekaran dari provinsi Papua (Irian Jaya). Nama Irian adalah pemberian dari Soekarno, meski sesungguhnya orang Papua tidak menyenangi sebutan itu.

Nama Irian Jaya Barat ditetapkan oleh undang-undang nomor 45 tahun 1999, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tanggal 18 April 2007, Nama Provinsi Irian Jaya Barat itu dirubah menjadi Papua Barat. Kini di Papua telah terbentuk dua Provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Saat ini juga sedang digagas untuk pemekaran wilayah lagi dengan tambahan provinsi Papua Selatan. Pemekaran wilayah itu sendiri menimbulkan pro kontra, apalgi gagasan awalnya berasal dari pusat bukan berasa dari daerah Papua itu sendiri yang dimulai dari dewan adat Papua. Meski kehadiran provinsai Papua Barat menimbulkan kontroversi, namun, akhirnya berhasil mencapai kesepakatan, meski pada umumnya orang Papua tak ingin terpisah menjadi beberapa provinsi, karena mereka merasa satu, yaitu Provinsi Papua.

Wilayah Provisni Papua Barat meliputi kawasan kepala burung pulau Papua adan kepulauan-kepulauan di sekelilingnya. Di sebelah utara, provinsi Papua Barat oleh Samudra pasifik, bagian barat berbatasn dengan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku, sedang dibagian timurnya dibatasi oleh Teluk Cendrawasih, bagian selatan dengan laut Seram dan tenggara berbatasn dengan Provinsu Papua.

Meski Provnsi Papua Barat telah menjadi provinsi sendiri, Provinsi ini tetap mendapat perlakuan khusus seperti juga provinsi induknya, yaitu Papua. Pada tanggal 5 Aprl 2004, provinsi ini juga telah mempunyai KPUD yang telah berhasil menyelenggarakanpemilu untuk pertama kalinya.

Papua Barat merupakan daearah yang memiliki potensi luar biasa, baik kesuburan alamnya, kandungan barang-barang tanbang, hasil hutan maupun keindahan alamnya sebagai temapat pariwisata. Belum lagi hasil laut seperti mutiara dan rumput laut. Papua Barat juga telah memiliki industri tradisional tenun ikatkain Timor yang dihasilkan di Sorong. Papua Barat sendiri terbagi atas 9 Kabupaten dan Kota, yitu : Kabupaten Fak-Fak, Kaimana, Manokwari, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kota Sorong. Sedang Manokwari sebagai ibu kota Provinsi terbagi atas 12 kecamatan dan 132 desa.

Kabupaten Manokwari biasa disebut sebagai kota buah-buahan, karena kesuburan tanahnya yang menghasilkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Penduduk Asli Manokwari terdiri dari beberapa suku, yaitu Sough, Karon, Hatam, Meyeh dan Wamesa, suku-suku itu memiliki budaya yang berbeda satu sama lain.

Manokwari dibatasi oleh Samudra pasifik di sebelah utara, Kabupaten nabire dan Kabupaten Panial di sebelah Selatan, Kabupaten Biak Numfor di sebelah Timur dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong. Topografi Manokwari umumnya adalah daerah berbukit dan dataran tinggi, atau sekitar 80% dari luas wilayahnya. Manokwari tergolong daerah beriklim basah, curah hujan disana cukup tinggi, rata-rata 2688 mm per tahun, hutan rata-rata 123 hari pertahun. Suhu anatara 26 derajat selsiussamapi 32 derajat Celsius dan kelembaban rat-rat 84,7 % dan intesitas matahari 54,3 %

III. Kota Buah menjadi kota Injil

Sebutan Manokwari Kota Injil bukanlah sesuatu yang baru, karena sebutan itu terkait dengan peristiwa historis masuknya Injil ke tanah Papua, hanya saja, sebutan itu baru diangkat setelah adanya otonomi khusus. Pergantian nama Manokwari sebagai kota buah-buahan yang kini menjadi Kota Injil itu juga terkait usaha pencarian kekhususan Papua yang dilakukan oleh masyarakat Kristen Papua, dengan mengangkat kembali peristiwa sejarah yang mengawali peradaban baru di Papua yang merupakan buah dari penerimaan Injil oleh masyarakat Papua.

Sejarah melaporkan bahwa dua orang missionari Jerman, pada tanggal 5 Februari 1855, bernama Johann Gottlob Geissler dan Carl Wilhelm Ottow ketika pertama kalinya menjejakan kaki di pulau Mansinam, pulau yang berada di Kabupaten Manokwari, mengucapkan kata-kata penting yang sampai saat ini dipegang oleh masyarakat Kristen Papua, yang mengatakan, “Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini.” Pernyataan dua missionari yang digelari ”Rasul Papua” itu oleh masyarakat Kristen Papua dipercaya sebagai suatu penetapan Tuhan untuk Papua, yaitu sebagai kota Injil, sehingga tidaklah mengherankan jika kemudian komunitas Kristen Papua yang adalah mayoritas itu sepakat untuk mengubah nama Manokwari yang awalnya adalah kota buah-buahan menjadi kota Injil, dan itu dianggap sebagai realitas histories dari daerah manokwari.

Keinginan agar julukan kota Injil itu ditetapkan untuk Manokwari sesungguhnya bukan semata-mata terkait usaha untuk mengingatkan masyarakat akan keberadaan Manokwari sebagai gerbang masuknya Injil ke tanah Papua, sebagimana diungkapkan beberapa tokoh agama di Manokwari, karena ada diantara mereka yang berpendapat bahwa itu adalah usaha melestarikan nilai-nilai Injil yang terbukti telah mengangkat kehormatan masyarakat Papua, dan secara bersamaan merupakan aspirasi masyarakat Papua untuk mendapatkan harapan baru dari ketertinggalan mereka disbanding daerah-daerah lainnya di Indonesia. Meski kekayaan sumber alam Papua 2 kali ;ebih banyak dibandingka kekayaan seluruh pulau-pulau di Indonesia.

Mereka berharap, Injil yang telah merubah kehidupan masyarakat Papua yang berada dalam kegelapan, hidup dalam kecurigaan, kebencian, saling memangsa sesamanya (mengayau), dan oleh injil itu mereka telah diperdamaikan. Maka mereka juga berharap penetapan Manokwari kota Injil akan menyadarkan masyarakat untuk berjuang mengatasi ketertimggalan mereka. Kekayaan alam yang melimpah ruah di Papua ternyata tidak berdampak banyak bagi kemajuan masyarakat Papua, karena itu harapan mereka kini berbalik pada Injil yang telah mengakat martabat masyarkat Pappua, sehingga seorang tokoh perempuan Papua mengatakan, itu adalah hak-hak dasar masyarakat Papua. Penetapan Manokwari kota Injil diharapkan akan menuntut penduduk kota Manokwari menjaga kelestarian nilai-nilai Injil yang mulai itu dengan hidup sesuai dengan kebenaran Injil.

IV. Lahirnya Raperda Kota Injil

Usaha untuk memberikan julukan Manokwari sebagai Kota Injil itu sesungguhnya mendapatkan momentumnya setelah aksi demo terhadap pembangunan Mesjid Raya, dengan Islamic Centernya, menurut Pdt. Dimara, Gembala Sidang GKI Elim Koali, Gereja kedua yang dibangun setelah Gereja GKI di pulau Mansinam, luas tanah yang diperuntukan bagi pembangunan Mesjid Raya itu 1 hektare, apalagi posisinya yang sangat strategis, dekat lapangan Udara manokwari, setiap orang yang akan memasuki kota Manokwari tentunya akan melihat mesjid raya yang besar itu, jika jadi dibangun. Kehadiran Mesjid raya itu juga akan melampaui besarnya gereja-gereja Kristen yang adalah agama mayoritas di Manokwari, itu tentu saja menimbulkan perasaan terpinggirkan dari masyarakat Kristen yang adalah mayoritas, hal yang sama juga dikatakan oleh Pdt. Albert Yoku, wakil Sekretaris Sinode GKI, yang berdomisili di Sentani, Jayapura. Menurutnya, persiapan untuk membangun mesjid raya dan Islamic Center itu sudah dikerjakan sejak 2003-2004, itu mengherankan, karena umat muslim tahu, di Kota Manokwari, setiap tahun ada perayaan besar agama Kristen yang dirayakan pada tanggal 5 Februari, hari perayaan masuknya Injil ke tanah Papua dan dipusatkan di pulan Mansinam, dan perayaan itu dirayakan oleh semua orang Kristen Papua, dan mereka biasanya, dari berbagai daerah di Papua tumpah ruah di pulau Mansinam, dan pemerintah juga ikut terlibat memberikan bantuan dalam penyelenggaraan acara akbar itu.

Pendirian mesjid raya oleh umat Kristen, bermula dari GKI yang kemudian menggandeng gereja-gereja lain, sebagai tindakan yang anti toleransi. Sebagai penganut agama Mayoritas tindakan membangun mesjid raya adalah pengabaian eksisitensi Kristen Manokwari, dan itu menimbulkan perasaan terancam di kalangan umat Kristen, Kota Manokwari yang secara histories diakui sebagi kota Injil, dan ditempat itu setiap tahun dirayakan masuknya Injil di Papua, ingin dirubah menjadi kota berbasis muslim, setidaknya dengan cara menghadirkan Mesjid Raya itu, Apalagi pertambahan masyarakat Muslim di Papua cukup signifikan, dan pertain-partai Islam di Papua pada pemilu 2004 telah mengklaim bahwa umat Muslim di Papua sekitar 40% dan terus mengalami pertambahan. Keberhasilan perkembangan agama Islam di Papua itu dianggap melahirkan hegemoni Islam dengan pembangunan rumah ibadahnya yang besar meski tempat-tempat ibadah Islam telah mencukupi.

Kemudahan yang selama ini diberikan kepada umat Muslim ternyata tidak demikian yang dialami oleh umat Kristen di daerah-daerah lainnya, apalagi laporan jumlah gereja yang terbakar atau dirusak juga dilaporkan dalam demonstrasi Mesjid Raya. Gema Indonesia sebagai negara dimana pembakaran rumah ibadah, khususnya gereja yang terbanyak di dunia tentu saja menimbulkan perasaan terancam umat Kristen Papua yang terkenal amat toleran, belum lagi pendatang yang umumnya beragama Islam umumnya lebih kaya dibandingkan masyarakat Papua sendiri dn itulah yang kemudian melahirkan aksi demo masyarakat Kristen yang pada intinya berisi penolakan terhadap pembangunan mesjid raya itu.

Usaha menghadirkan mesjid raya yang besar, bahkan ada yang mengatakan akan menjadi Islamic center yang terbesar di Asia Tenggara, segera saja itu menimbulkan protes masyarakat Gereja, apalagi memang ada selebaran yang mencoba memancing di air keruh dengan menyebarkan jumlah gereja-geraja yang dirusak, dibakar di luar Papua, khususnya di pulau Jawa untuk menumbuhkan rasa sentimen keagamaan, tapi menurut beberapa peserta, alasan utamanya adalah mereka tidak setuju jika agama minoritas di Manokwari, dalam hal ini Islam, membangun tempat ibadah yang amat megah, melampaui kemegahan gereja-gereja yang ada, apalagi tempat-tempat ibadah yang tersedia masih mencukupi untuk digunakan.

Pada tanggal 17 November 2005, ada kira-kira 5000 orang lebih pendemo yang memprotes pembangunan mensjid raya tersebut, ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa Kristen, warga Gereja dan pemimpin-pemimpin gereja yang berasal dari 30 denominasi gereja, berdemonstrasi ke kantor DPRD Provinsi Papua Barat, sebelumnya mereka berkumpul di Gereja dekat kompleks DPRD, GKI Maranatha, kemudian dengan berjalan kaki mereka tumpah ruah di gedung DPRD kabupaten Manokwari. Demonstran itu diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Papua Barat yang didampingi Bupati Manokwari, Kapolres dan Dandim setempat. Pada waktu itu juga para pendemo mendesak membentuk Perda Manokwari kota Injil, namun tetap setuju dengan mengikut sertakan kelompok agama-agama lain, agar ada saling pengertian dan rasa saling bertoleransi, serta memiliki persepsi yang sama mengenai Manokwari sebagai kota injil. Mereka juga berharap, pembangunan tempat-tempat ibadah mesti memperhatikan keberadan Manokwari sebagai kota injil, sehingga peristiwa pembangunan mesjid raya yang menimbulkan rasa terancam umat Kristen itu tidak akan terulang lagi, hal itu dapat dimengerti karena bisa jadi usaha untuk kembali membangun mesjid raya itu akan terus dilakukan dengan menempuh berbagai macam cara. Sejak aksi demo itu wacana Manokwari kota Injil mulai sering diperdengarkan dalam pidato-pidato tokoh-tokoh agama di Papua.

Menurut Yulio yang adalah koordinator pemuda Gereja Kristen Injili (GKI) di tanah Papua, yang juga menjadi koordinator lapangan aksi demo menjelaskan, Aksi demo itu berlangsung secara damai, tanpa ada pengrusakan apapun, ini adalah bukti bahwa masyarakat Kristen Papua yang berada di Papua tanah damai, tidak berniat untuk membelenggu kebebasan beribadah kaum Muslim, sebagaimana dilakukan beberapa komunitas umat muslim yang telah merusak dan membakar gereja, bahkan telah mengakibatkan korban nyawa manusia, seperti di Situbondo misalnya, yang hampir saja menyulut kemarahan masyarakat Kristen Papua, tapi itu tak terjadi karena tokoh-tokoh agama yang memang disegani masyarakat dengan segera menenangkannya. Ia juga menjelaskan, jumlah mesjid yang kini ada di Papua cukup untuk menampung kaum Muslim beribadah, jadi untuk apa lagi membangun mesjid raya yang besar itu, bukankah itu tanda tidak ada lagi penghargaan terhadap umat Kristen yang adalah mayoritas.

Demo damai itu memang hampir saja menyulut kemarahan massa pendemo karena adanya komunikasi yang tidak lancar, tapi bukan benturan antar agama. Penurunan spanduk yang dibawa pendemo yang bertuliskan penolakan pembangunan mesjid raya oleh departemen agama sempat direspons negative, yaitu sebagai penolakan terhadap aspirasi massa pendemo, namun, setelah ada klarifikasi bahwa penurunan spanduk mesti dilakukan karena sesungguhnya pemerintah telah mendengar tuntutan pendemo, maka salah paham itu pun reda dan tidak melahirkan konflik. Itu adalah bukti bahwa masyarakat Papua hidup dengan toleransi yang tinggi, dan di tanah Papua, Manokwari tidak pernah ada perusakan atau pembakaran tempat ibadah agama apapun, fakta itu diakui oleh tokoh-tokoh agama Kristen di Papua dan juga pejabat setempat.

Sikap toleransi maasyarakat Papua yang tinggi itu juga terbukti dengan diijinkannya masyarakat muslim di Manokwari melakukan sembahyah Ied pada perayaan Idul Fitri di 4 lapangan Bola yang terdapat di Manokwari. Massa yang membanjiri lapangan-lapangan bola itu dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik, tanpa gangguan berarti, suasana tenang dan damai menyelemuti perayaan hari raya Idul Fitri tanggal 13 Oktober 2007. Spanduk-spanduk ucapan selamat hari raya menghiasai kota Manokwari, dan itu berasal dari komunitas yang amat beragam.

Selang beberapa bulan kemudian setelah aksi demo mesjid raya, dalam usaha untuk mengukuhkan keberadaan Manokwari kota Injil, dihadirkanlah perda larangan minum minuman keras pada bulan Desember 2006. Perda itu diakui sebagai nilai-nilai Injil, meski juga diterima oleh umat beragama lain, karena memang nilai-nilai itu bersifat universal. Perda itu diakui berasal dari nilai-nilai Injil karena penggagasnya adalah komunitas Kristen, dalam hal ini gereja-geraja.

Dalam suatu seminar tentang perda Miras 98% peserta yang mewakili gereja, agama, pemuda, komponen wanita mengangkat tangan untuk menunjukan persetujuannya, beberapa orang yang tidak setuju menurut Amos wakil ketua DPRD Kabupaten, dan Yulio koordinator pemuda GKI umumnya adalah para distributor Miras.Usulan itu kemudian juga diterima oleh pemda dan mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten, keberhasilan penerapan perda larangan minuman keras itu kemudian dicontoh oleh daerah-daerah lainnya di Papua.

Memang dalam penetapan larangan Miras itu, minuman keras yang telah ada, terlanjur dibeli pedagang sebelum penetapan perda, masih diijinkan untuk dijual sampai habis, dan baru kemudian tidak boleh lagi di pasok untuk kemudian dijual kembali. Pemerintah juga diminta memikirkan mata pencaharian pengganti untuk mereka yang menjadi penjual minum-minuman keras, agar tidak menambah jumlah pengangguran yang akan berakibat pada tindakan-tindakan kriminal.

Kelahiran perda larangan minuman keras itu ternyata cukup efektif untuk menjaga keindahan kota Manokwari sebagai kota Injil, setelah penetapan perda itu, Manokwari bukan hanya bebas dari para pemabuk pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Perda ini dianggap sebagai nilai-nilai Injil yang universal dan dapat diterima oleh semua, atau agama apapun. Perda Miras yang juga di motori oleh pemimpin-pemimpin agama Kristen itu menumbuhkan suatu keyakinan bahwa usaha menghadirkan perda kota injil tentu bukanlah sesuatu yang diskriminatif, karena nilai-nilai Injil yang universal itu pastilah diterima oleh semua agama yang ada di Papua, khususnya Manokwari, apalagi itu bukanlah perda agama, sebagaimana draf awalnya berjudul Perda Pembinaan Mental dan Spiritual.

Pada tanggal 1-2 Februari 2007, dalam rangka memperingati 152 tahun masuknya Injil di Papua, diadakanlah seminar dan lokakarya atas kerja sama Pemda Manokwari, Universitas Cendrawasih (UNCEN), STT-GKI dan Universitas Papua (UNIPA), yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Gereja dari berbagai denominasi, tokoh perempuan dan pemuda, bertempat di Gereja Kristen Injili Elim Kuali. Pada akhir seminar itu diajukanlah usulan perda Manokwari Kota Injil, yang pada awalnya diberi nama “Raperda Pembinaan Mental dan Spiritual”. Usulan tersebut kemudian dituangkan dalam format yang berbentuk perda, dan kemudian menyebar tidak diketahui siapa yang menyebarkannya, apalagi kemudian berita itu menjadi laporan utama di majalah, Koran, internet bahkan sms-sms.

Manokwari yang terletak jauh di ujung Timur itu kini menjadi buah bibir bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, karena radio Nederland juga pernah mewawancarai tokoh-tokoh Masayarakat Papua, serta seorang pengurus radio swasta di Papua. Meski itu baru wacana menurut pengakuan beberapa orang, dan tidak popular di Manokwari, tetapi sebaran informasinya bergerak dengan amat cepatnya kemana-mana, bahkan tidak sedikit yang beraksi keras dan melakukan demo penolakan, meski terkadang informasi yang diterima tidak jelas, karena memang itu baru berupa usulan.

V. Perda Kota Injil dan persoalan diskriminasi

Tampaknya dengan maraknya perda-perda bernuansa agama yang terbukti diskriminatif, reaksi penolakan terhadap usulan itu menjadi begitu kuat. Pada tingkat kabupaten, usulan itu dianggap akan disetujui karena 20 orang dari 25 anggota DPRD kabupaten adalah umat Kristiani. Namun, Pejabat di Manokwari, juga tokoh-tokoh agama disana berkomentar, kami tidak mengerti mengapa itu menjadi berita besar, sedang kami di Manokwari tenang-tenang saja. Wakil ketua DPRD kabupaten, Amos, menjelaskan, “memang saya pernah di wawancarai Koran ibu kota, namun setelah saya melihat isi beritanya, sama sekali berbeda dengan apa yang saya katakan. Demikian juga dengan komentar MUI Papua, komentarnya sesungguhnya tidak didasarkan pada pengertian yang benar, karena kami belum pernah melakukan dialog, jelas terjadi salah pengertian, apalagi sesungguhnya perda kota injil itu sendiri belum ada dan masih berupa usulan dalam hal ini berasal dari komunitas Kristen.

draft berupa usulan pemimpin-pemimpin gereja itu, khususnya Gereja Kristen Injili di tanah Papua, sebagai pelopor utama yang juga kemudian mengikut sertakan gereja-geraja lainnya, ternyata memiliki pasal-pasal yang dianggap diskriminatif. Kenyataan adanya pasal-pasal yang diskriminatif tersebut diakui dengan jujur baik oleh tokoh-tokoh agama di Papua yang telah membaca isi draf tersebut, khususnya Badan Kerja sama Gereja (BKSG), juga pejabat di kabupaten Manokwari, namun mereka tetap bersikukuh itu bukanlah perda, tapi masih merupakan usulan masyarakat Kristen Papua, khususnya GKI, dan itu wajar saja, apalagi itu harus melewati pembahasan bersama, dan tentu saja nilai-nilai yang bersifat diskriminatif terhadap agama-agama lain tidak akan disetujui dalam arti akan mengalami revisi.

Secara tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari mengatakan, “Perda Manokwari Kota Injil belum pernah ada!” yang ada hanyalah usulan dari masyarakat Kristen, usulan tersebut telah kami terima, namun itu mesti melewati team legislasi, untuk kemudian disusun dalam bentuk perda, dan dalam proses penyusunan itu bisa saja bagian-bagian yang dianggap diskriminatif itu dihilangkan, apalagi usulan itu dihadirkan sebagai respons terhadap pidato-pidato tentang Manokwari Kota Injil, ada pertanyaan, jika Manokwari Kota Injil, isinya apa, dan usulan yang dituangkan dalam bentuk format perda itu adalah usulan dari isi Manokwari Kota Injil.

Hal itu juga ditegaskan kabag hukum Manokwari, menurutnya Perda Manokwari Kota Injil, yang usulan awalnya adalah Perda pembinaan Mental dan Spiritual itu bukan perda agama, karena tidak mungkin menyamakan nilai-nilai Injil yang adalah perintah Tuhan, dengan perda yang adalah buatan manusia, itu justru akan mereduksi nilai Injil itu sendiri. Jadi kami menampung usulan itu dan akan disusun oleh team legislasi dalam bentuk bentuk format raperda untuk kemudian diadakan pembahasan, dan kemungkinan pembahasan itu akan dilaksanakan bulan januari 2008. Ia juga mengatakan, dalam raperda yang akan dibahas itu tentunya tidak akan ada nilai-nilai yang bersifat diskriminatif, tetapi pastilah akan berisi nilai-nilai yang universal yang dapat diterima oleh semua.

Sekda Manokwari juga mengatakan, bahwa pemerintah daerah sendiri masih menunggu perdasus yang akan memayungi usulan itu, karena Majelis rakyat Papua pernah membuat ketetapan bahwa Manokwari daerah berbasis religius Kristen, Fak-fak, Muslim, dan Merauke berbasis agama katolik, jadi jelas tidak ada diskriminasi disana, itu justru untuk menjaga kedamaian antar umat beragama di Papua yang sejak lama terjaga dengan baik, dan dengan makin terbukanya Manokwari sebagai konsekwensi menjadi ibu kota provinsi, membanjirnya pendatang ke Manokwari tentu saja tak dapat dihindari, dan untuk itu perlu aturan untuk tetap menjaga keindahan manokwari. Namun, menurut Kabag Hukum Manokwari, usulan dari komunitas Kristen itu baik, hanya saja tentu tidak boleh mengatur hal-hal yang berkenaan dengan umat beragama lain. Memang ciri khas kota Injil dengan keceraiannya perlu ada. Meski ia juga mengatakan telah berkonsultasi dengan depdagri, bahwa yang bisa mengatur perda agama itu hanya Aceh, sedang Papua mesti berdasarkan budaya, usualan itu juga sudah mendapat kajian apakah bertentangan dengan HAM atau tidak. Ia juga mengatakan, pusat memang telah menyatakan penolakannya, tapi mereka belum melihat. Ia juga mengakui dalam draft usulan itu ada point-point yang bersifat diskriminatif, tapi itu akan dihilangkan.

Menurut Pdt Sherley, dalam semiloka yang menggagas usulan perda kota Injil itu umat Kristen yang hadir menyetujuinya, jadi kami rindu membuat suatu perda yang akan membuat masyarakat Manokwari hidup yang menjadikan ciri Manokwari sebagi kota Injil. Indonesia bukan negara Islam, jika di Aceh diijinkan ditetapkan perda syariah, maka mengapa kami tidak boleh menetapkan perda kota Injil, lagi pula perda koyta Injil berbeda dengan perda syariah yang diskriminatif, sedang perda kota injil tidak bersifat diskriminatif,

Kehadiran perda itu memang diharapakan khususnya oleh masyarakat Kristen Papua, meski itu pun masih menjadi polemik dalam gereja-geraja, tapi pada prinsipnya mereka sepakat, jika usulan itu akan dijadikan perda perlu ada dialog dengan semua kelompok agama yang ada di Papua, dan mesti mendengarkan masukan dari komunitas agama-agama lainnya.

Menurut Pendeta Bastian sanbalai, salah seorang pembicara dalam semi loka dan yang juga memberikan kontribusi usulan untuk pembuatan perda pembinaan mental dan spiritual itu, aturan yang akan ditetapkan dalam perda itu adalah nilai-nilai yang universal, sebagaimana Injil itu berisi nilai-nilai universal itulah yang kami usulkan, jika kemudian ada usulan-usulan yang tampak berisi nilai-nilai yang diskriminatif itu bisa saja didialogkan, hanya saja memang perda itu merupakan proteksi terhadap umat Kristen dari usaha-usaha islamisasi yang gencar dilaksanakan di Papua. Misalnya saja tentang penggunaan Jilbab, ia berkomentar, itu merupakan atribut Islam, yang otomatis juga media penyebaran agama, kami tidak melarangnya, hanya saja penggunaannya pada tempatnya, misalnya digunakan untuk beribadah, namun tidak pada segala tempat, apalagi pada pegawai negeri yang telah mempunyai seragam khusus, mengapa mesti ada perbedaan atau kekhususan? Jadi, tidak ada larangan berjilbab dalam usulan itu, yang ada hanyalah pembatasan. Komentar ini juga dinyatakan oleh tokoh-tokoh agama lainnya dan juga pejabat di kabupaten Manokwari.

Selain tentang penggunaan Jilbab, yang dianggap diskriminatif dan disebarkan secara luas tanpa melihat latar belakang usulan tersebut menurut mereka adalah persoalan larangan kegiatan publik pada hari minggu, tokoh-tokoh agama, menjelaskan, kehadiran kapal penumpang yang menurunkan penumpang dalam jumlah besar pada hari minggu di kota Manokwari yang kecil itu, sangat mengganggu ibadah Kristen, tidak jarang demi mendapatkan rupiah, anggota jemaat, khususnya pengojek lebih memilih untuk tidak menghadiri kebaktian minggu, ini menjadi keprihatinan tokoh-tokoh gereja, karena itu pemerintah diminta tidak mengijinkan kapal masuk pada hari munggu, atau setidaknya setelah jam 12 siang, setelah kebaktian Kristen usai. Hal itu juga dinyatakan oleh anggota DPRD Propinsi, ia mengatakan, dulu kami tidak ada yang bekerja pada hari minggu, hari itu adalah untuk beribadah, tapi kini, hari itu tidak lagi dipedulikan, karena itu perlu aturan untuk mengingatkannya.

Hal lain yang menimbulkan reaksi negative terhadap usulan perda itu adalah masalah suara azan, menurut tokoh-tokoh agama disana, itu tidak perlu dikumandangkan, karena mengganggu umat yang beragama lain, apalagi ini kota Injil. Jadi yang kita minta adalah penghargaan keberadaan kami sebagai umat Kristen yang mayoritas, kami tidak membelenggu kebebasan beragama, tapi sudah semestinya umat Islam juga bertoleransi dengan mayoritas Kristen disini.

Sedang mengenai ijin pendirian tempat ibadah, itu semua sudah diatur oleh pemerintah, jadi wajar saja jika kita meminta mesjid pun perlu mendapatkan ijin dari masyarakat, setidaknya harus mendapatkan ijin dari 150 anggota masyarakat setempat. Menurut beberapa para tokoh agama Papua, itu bukan tindakan diskriminatif, tapi kami perlu memberikan proteksi pada umat kami, agar kehadirannya juga dihargai, dan kami tidak mencontoh Aceh yang mengharuskan semua orang non Muslim di Aceh Berjilbab, kami hanya meminta ada keteraturan, untuk menjaga toleransi yang telah tertanam kuat di Papua ini terjaga dengan baik.

Wakil Ketua DPRD Papua, Amos, mengatakan, jika usulan itu berupa perda pembinaan mental dan spiritual tentu saja saya menyetujuinya. Realitas degradasi moral yang terjadi di Papua memerlukan penanganan yang serius, kehadiran perda larangan minuman keras meski belum maksimal, setidaknya telah mengubah Manokwari menjadi lebih aman, khususnya dari ancaman para pemabuk yang sering mengganggu, baik rumah-rumah penduduk, maupun pedagang dan pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor, karena itu demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Papua yang dulunya telah mengalami pembaharuan oleh Injil. Maka perda itu diperlukan.

Pdt. Dimara mengatakan, dulu tempat kami ini aman, tidak ada pencuri, jika ada barang hilang, atau tertinggal dimanpaun tidak ada orang yang akan mengambilnya. Tapi, sekarang jika kita tidak hati-hati barang-barang kita bisa dicuri orang, demikian juga jemuran pakaianpun bisa diambil pencuri, ini adalah bukti kemerosotan moral yang terjadi, belum lagi dengan banyaknya pemabuk, yang membuat mereka tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan juga mengganggu orang lain, itu adalah bukti telah lunturnya nilai-nilai injil di Papua. Untuk mengembalikan nilai-nilai tersebut perlu dihadirkan suatu perda yang akan menjadi panduan bagaimana seharusnya masyarakat Papua hidup di Kota Injil ini.

VI. Pemasangan Plang-Plang manokwari Kota Injil

Setelah semiloka yang melahirkan usulan raperda pembinaan mental dan spiritual itu, maka di kota Manokwari terpancang 6 plang besar yang sangat indah yang berisi pernyataan “Manokwari Kota Injil”, pada pinggir jalan masuk kota manokwari juga terpampang tulisan “Selamat Datang Di Manokwari Kota Injil, Tuhan Memberkati.” Plang yang bertuliskan Manokwari Kota Injil itu juga terpampang disudut-sudut jalan Manokwari, bahkan sampai kedesa-desa, deklarasi Manokwari kota injil dengan pemasangan plangh-plang itu menurut Agustina, seorang Rohaniwati Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia (YPII), yang adalah wakil ketua Majelis perwakilan YPPII di pasang setelah Semi loka yang mengusulkan adanya perda Manokwari Kota Injil. Beberapa pendeta gereja di luar GKI memang mengatakan bahwa, ketika pemasangan plangh-plang tersebut mereka tidak dilibatkan, tetapi kemudian ketika timbul masalah, adnya penolakan, mereka kemudian dilibatkan, itu adalah bukti bahwa perda manokwari kota Injil masih berada dalam tahapan wacana, meski umumnya mereka juga mengakui bahwa Manokwari Kota Injil adalah harga mati, namun jika sampai berbentuk perda beberapa tokoh agama berpendapat perlunya berdialog dengan umat agama-agama lain, dan itu memerlukan diskusi yang cukup panjang.

Plang-plang yang bertuliskan Manokwari Kota Injil, baik dalam bentuknya yang amat indah, atau yang sederhana, tampak terawat dengan baik, dan menjadi assesoris yang memperindah Kota Manokwari yang memang dianuggerahi keindahan alamnya, dan juga kesuburan tanahnya. Itu juga berarti sebutan Manokwari kota Injil tampaknya tidak mengagetkan masyarakat Manokwari. Muslim Papua, sudah terbiasa mendengar sebutan manokwari kota Injil, karena memang di kota itu setiap tahun diadakan perayaan besar menyambut masuknya Injil ditanah Papua. Dan Pemimpin Muslim Papua sendiri telah menyatakan penerimaannya, karena mereka percaya nilai-nilai inil itu adalah nilai-nilai yang universal yang juga baik untuk semua. Terlebih lagi, bagi masyarakat Papua agama adalah agama keluarga, jadi mereka telah terbiasa dengan toleransi dalam keragaman agama, sehingga kehadiran plang-plang manokwari yang terkait dengan realitas sejarah itu tidak mengancam mereka.

Meski terlihat ada keragaman pandangan mengenai perda manokwari kota Injil, tokoh-tokoh agama di Papua umumnya setuju bahwa pernyataan dua missionary jerman, yaitu Ottow dan Geisler yang mengatakan, dalam nama Tuhan kami menginjak tanah ini, merupakan peryataan Tuhan bahwa Manokwari adalah kota Injil. Terlebih lagi sejarah membuktikan bahwa Manokwari adalah kota pertama yang mengalami kemajuan di Papua, dan melalui injillah orang Papua bisa menjadi pendeta-pendeta, dan pejabat-pejabat, tanpa injil itu tidak mungkin terjadi. Secara ekstrem mereka mengatakan, yang pertama ada di Papua adalah Injil bukan negara, jadi yang membawa perubahan untuk Papua adalah Injil, jadi penghormatan terhadap Injil mesti ada, karena itu adalah kekuatan Allah. Banyak denominasi gereja di papua dapat disatukan dengan kesadaran yang sama bahwa mereka menerima Injil atas jasa dua orang missionary Jerman itu, sehingga kesadaran itulah yang tampak menyatukan mereka dalam keragaman pandangan tentang perda kota Injil.

VII. Kontroversi Sekitar Perda Kota Injil

Pdt. Gereja Bethel Tabernakel yang telah melayani 32 tahun di Papua dan kini telah berusia 56 tahun berkomentar, “Kota Injil bagi kami adalah harga mati!” Pernyataan itu bukanlah sesuatu yang diungkapkan dengan semangat heroik yaitu untuk melawan orang-orang yang tidak menyetujui dengan sebutan Manokwari Kota Injil, melainkan suatu pernyataan yang didasarkan keyakinan yang teguh bahwa Tuhanlah yang menetapkan Manokwari sebagai Kota Injil yang didasarkan pada peristiwa historis, karena itu meski tanpa pengakuan dari pemerintah sekalipun keyakinan bahwa manokwari Kota Injil akan tetap dipegang teguh oleh masyarakat Kristen Papua.

Memang, tidak sedikit diantara tokoh-tokoh agama di Manokwari yang bersikukuh bahwa formalisasi sebutan Manokwari kota Injil adalah hak mereka yang harus dipenuhi, karena itu terkait dengan nilai-nilai dasar masyarkat Papua. Penetapan Manokwari sebagi Kota Injil diperlukan untuk mendorong masyarakat hidup menyesuaikan dengan daerah dimana mereka tinggal.

Dapat dipahami bahwa masalah formalisasi sebutan Manokwari kota Injil sesungguhnya masih penuh pro dan kontra, beberapa orang tokoh agama di luar GKI masih menganggapnya hanya sebagai wacana, karena dirasa belum jelas apa sesungguhnya tujuan dari dihadirkannya penetapan kota Injil, apalagi ditengah masyarakat Manokwari yang kini telah menjadi sangat heterogen, dalam ungkapan tokoh-tokoh agama yang menyebut diri sebagai gereja-gereja aliran pertobatan, perda kota Injil tidaklah diperlukan. Pdt Jefrey, seorang pendeta dan dosen di sekolah Alkitab Manokwari mengungkapkan, yang diperlukan adalah kebebasan untuk memberitakan Injil, bukan aturan yang menghambat kebebasan agama-agama lain. Ia juga berpendapat, pelajaran dari sejarah gereja, diamana gerja-geraja menjadi kelompok mayoritas dan kemudian memakai tangan negara untuk memaksakan ajarannya terbukti membawa gereja pada dunia yang gelap, seperti abad pertengahan, karena itu formalisasi agama tidak diperlukan, menghadirkan diri sebagi orang beragama yang hidup benar lebih penting dari pada memaksakan ajaran agama, bahkan diakui, ada ketakutan jika memang usulan itu dijadikan perda itu akan mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang berkeberatan, dan juga bahaya eksklusifisme.

VIII. Penutup.

Usaha untuk menghadirkan perda pembinaan mental dan spiritual yang kemudian dikenal menjadi perda kota injil memang diakui sebagai usaha agama memberikan kontribusinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran publik agama itu dipegang kuat sebagai sesuatu yang adalah hak masyarakat Papua, apalagi disana mereka mengatakan tak ada usaha pembelengguan kebebasan beragama. Hukum yang akan dihadirkan adalah hukum yang membuat semua agama-agama dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, karena usulan itu belum didialogkan dalam komunitas yang lebih luas dalam komunitas agama-agama, wajar saja ada efek samping dari keterbatasan pengetahuan agama-agama itu. Kesediaan tokoh-tokoh agama sebagai penggagas menunjukkan adanya keinginan untuk memberikan kontribusi bagi terciptanya kehidupan masyarakat di Manokwari yang damai.

Peran publik agama yang coba ditawarkan agama kemudian juga mengalami bias dengan kondisi ekonomi masyarakat Papua yang kebanyakan hidup dalam kondisi miskin, apalagi ketika diperhadapkan dengan pendatang yang jauh lebih kaya, dalam hal ini umat Muslim, hal itu terlihat dengan penekanan pada nilai-nilai Kristen yang adalah isi perda kota Injil yang kemudian ingin dipaksakan. Berangkat dari hak untuk memberikan kontribusinya, komunitas agama kemudian ingin memaksakan kebenaran pandangannya pada komunitas lain, dan itu terjadi karena adanya perasaan terancam dari masyarakat Kristen Papua.

Demi untuk memuluskan jalan bagi diberlakukannya perda kota Injil, GKI dalam hal ini sebagai pihak penggagas baik perihal sebutan Manokwari sebagai kota Injil maupun kehadiran perda kota injil, berusaha menggandeng Gereja-gereja lain yang sebenarnya juga ada yang memiliki pandangan yang bersebrangan. Polarisasi agama dalam agama, dalam hal ini Kristen bertujuan untuk mencapai tujuan penetapan raperda kota Injil.

Peran publik agama yang coba diusahakan ternyata telah menjadi bias, karena disana tersimpan semangat hegemoni agama, hal itu semakin diperparah dengan adanya kebangkitan mereka yang menolak untuk didiskriminasikan, dalam hal ini komunitas Mulim yang kemudian juga menyatu, yaitu antara muslim Papua dan muslim pendatang. Polarisasi agama pu terjadi tidak hanya di kalangan Kristen yang mencoba inginmenggolkan apa yang mereka anggap baik, namun itu juga terjadi di kalangan muslim yang merasa terdiskriminasikan.

Polarisasi agama itu mungkin saja tidak disadari, namun itu tetap saja membahayakan. Pada kondisi ini pendekatan yang hati-hati dengan menghadirkan dialog antara mereka yng berbeda pendapat tersebut merupakan kebutuhan penting, itu juga disadari oleh kalangan Kristen sebagai penggagas. Persoalannya sekarang, apakah pemerintah daerah dan pusat cukup bijak dalam memfasilitasi usaha dialog yang terbuka dan adil untuk kemudian mengambil suatu consensus bersama.

Binsar A Hutabarat, S.Th., M.C.S.

Sumber : http://www.in-christ.net/perda_manokwari_kota_injil

Sumber 3

MENYOAL RAPERDA ‘KOTA INJIL’

Akhir bulan lalu, kita dikejutkan oleh upaya Pemerintah Kabupaten dan DPRD Manokwari Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ‘Kota Injil‘. Pasalnya, di samping berbau Kristen, dalam beberapa pasal, Raperda ini sangat merugikan umat Islam. Contohnya pasal 30, yang mengatur pembangunan rumah ibadah. Kalau di suatu daerah sudah ada gereja maka dilarang mendirikan masjid. Pasal 37 melarang pemakaian simbol agama dalam berpakaian. Artinya, Muslimah nanti akan dilarang berjilbab. Sebaliknya, di gedung-gedung pemerintahan wajib dipasang salib. Sangat jelas aroma ‘Kristenisasi’.

Banyak kalangan menilai upaya itu sebagai mengada-ada. Guru Besar FISIP UI, Prof. Eko Prasojo, misalnya, menilai, ”Perda seperti itu berpotensi menciptakan daerah yang tersekat-sekat berdasarkan agama, budaya atau suku.” (Republika, 25/3/2007 ).
Raperda itu juga mendapat reaksi negatif dari PGI dan KWI, masing-masing sebagai badan pimpinan nasional Gereja Katolik dan Gereja Protestan. Pendeta Weinata Sairin, wakil sekretaris umum PGI, mengatakan, “PGI tetap menolak Perda atau Raperda yang berbasis agama, karena hal itu menimbulkan diskriminasi.”

Sebelumnya, Pastor Antonius Benny Susetyo, sekretaris eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI, mengungkapkan pendapat serupa. “Pada dasarnya KWI menolak setiap perda yang berbasis agama, termasuk Raperda Kota Injil di Manokwari,” katanya kepada UCA News. (Mirifica.net, 3/4/2007).

Berbeda dengan itu, Ustad Aliyuddin Abdul Aziz, tokoh Islam dan pengasuh Pondok Pesantren Darut Taqwa Manokwari, menyatakan, “Raperda Kota Injil ini bukan murni dirancang oleh pemerintah daerah, namun merupakan tekanan dari pihak gereja seluruh Papua.”

Saat ditegaskan bahwa PGI dan KWI telah menolak disahkan Raperda itu, Ustad Aliyuddin menampiknya, “Saya khawatir, ini hanya kamuflase (pengaburan). Sebab, saat awal-awal beredarnya Raperda ini, pihak gereja seakan acuh. Malah mereka bilang bahwa Raperda ini dimunculkan pihak ketiga (provokator) untuk mengadudomba kehidupan beragama di Manokwari. Namun, setelah kami desak, akhirnya mereka mengaku bahwa mereka merancang Raperda ini. (Hidayatullah.com, 15/4/2007).

Ada kabar, Raperda itu memang merupakan hasil simposium tokoh-tokoh gereja pada Februari 2006. Keberadaannya ditutup rapat-rapat kalangan Kristen. Namun, awal Maret lalu ada anak seorang pendeta Kristen yang masuk Islam, yang kemudian membocorkan rancangan tersebut.
Sebelum Raperda ini diusulkan sudah ada surat edaran dari Badan Pekerja Klasis Ransiki Gereja Kristen Injil di Tanah Papua untuk melarang pembangunan masjid baru di Kabupaten Manokwari. Malah sebelum Raperda ini diterapkan pun telah terjadi intimidasi terhadap para pelajar yang memakai busana Muslim. Tak aneh jika masyarakat di tingkat bawah resah. Bahkan sudah ada anggapan bahwa Raperda ini secara tidak langsung mengarah pada upaya pengusiran umat Islam dari Manokwari. Benih-benih konflik horisontal telah muncul.

Karena itu, Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia M. Ismail Yusanto mengatakan, ”Ini Perda yang harus dikutuk, termasuk oleh para pengusung demokrasi dan HAM.” Menurutnya, Pemerintah harus tegas menolaknya karena Raperda itu intoleran, diskriminatif, dan mengganggu keutuhan masyarakat. (Suara Islam Online, 13/4/2007).

Kekhawatiran Ismail Yusanto tampaknya beralasan. Pasalnya, beberapa waktu lalu pun, di Bali, masyarakat adat memaksa warga Muslim yang minoritas untuk mengikuti tatacara hari besar mereka seperti yang ditunjukkan pada Hari Raya Nyepi bulan lalu. Warga Muslim di Gianyar dan Denpasar dilarang menyalakan lampu pada hari itu. Kalau melanggar, rumah mereka dilempari. Siangnya, di kota Denpasar, seorang anggota TNI berkabung. Keluarganya ada yang meninggal. Berhubung hari itu Hari Raya Nyepi, ia tak dapat memakamkan jenazah keluarganya karena masyarakat tak boleh ke luar rumah, termasuk untuk menguburkan jenazah. Dengan berat hati ia pun menunda pemakaman keluarganya. Padahal syariah Islam menganjurkan untuk mempercepat pemakaman.

Bahkan pernah terjadi ketika Nyepi jatuh pada hari Jumat, umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah Jumat tak diperkenankan mengumandangkan azan. Untuk mencapai masjid pun mereka harus jalan memutar agar tidak melewati permukiman masyarakat Hindu. Kaum Muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum Hindu bahkan tidak bisa shalat Jumat. (Suara Islam Online, 13/4/2007).

Membandingkan Raperda “Kota Injil” dengan Perda-perda ‘Syariah’
Sangat mungkin, Raperda itu bernuansa politik, yakni sebagai reaksi dari apa yang disebut sebagai ‘Perda-perda Syariah’. Jika itu alasan yang dipakai, jelas ada logika yang keliru. Pertama: Selama ini, yang disebut dengan ‘Perda-perda Syariah’ tidaklah secara tegas menamakan diri sebagai ‘Perda Syariah’. Beberapa Perda tersebut hanya menyebut diri sebagai Perda Anti Maksiat, seperti di Depok, Prop. Sumbar dan Kab. Padang Pariaman; Perda Anti Pelacuran dan Perda Anti Miras, seperti di Tangerang; Raperda Anti Judi, seperti yang sedang dirancang di Bekasi; dll. Karena itu, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, pernah meminta agar adanya peraturan daerah (Perda) yang mengatur pemberantasan kemaksiatan tidak dipersoalkan. Perda-perda itu, kata Kalla, tidak melanggar undang-undang maupun hukum di Indonesia. (www.mui-or.id, 17/6/2006). Lagipula, Perda-perda itu sangat berkaitan dengan kehidupan publik dan kepentingan masyarakat secara umum.

Kedua: Memang, ada Perda tentang kewajiban mengenakan busana Muslimah, Perda tentang baca-tulis al-Quran, Perda tentang penambahan pelajaran agama Islam di sekolah, dll di beberapa daerah seperti Sumatra Barat (Kab. Solok, Padang, Pasaman Barat) dan Sulawesi Selatan (Kab. Enrekang, Gowa, Maros, Sinjai, Bulukumba, dan Takalar). (Republika.co.id, 17/6/2006). Namun, semua Perda itu khusus ditujukan bagi umat Islam, tidak bagi umat non-Muslim. Artinya, Perda-perda itu tidak terkait dengan kehidupan publik secara umum dan tidak mengganggu kehidupan beragama pemeluk agama non-Muslim.

Sebaliknya, Raperda ‘Kota Injil’ yang dirancang Pemda Kab dan DPRD Manokwari maupun pelaksanaan ‘aturan agama Hindu’ di Bali sebagaimana dipaparkan di atas ditujukan bagi seluruh masyarakat, termasuk umat Islam. Akibatnya, umat Islam mengalami diskriminasi serta dilanggar hak dan kebebasannya untuk menjalankan agamanya; seperti dilarang membangun masjid di tengah-tengah komunitas Muslim, Muslimah dilarang berjilbab, dilarang menyuarakan azan atau melaksanakan shalat Jumat, dll.

Demokrasi dan Diskriminasi

Secara teoretis, demokrasi mengajarkan kebebasan, persamaan dan keadilan. Namun, dalam tataran praktiknya demokrasi sering tidak adil, membelenggu dan diskriminatif; khususnya terhadap umat Islam. Saat menjadi mayoritas saja, sebagaimana di negeri ini, umat Islam sering diperlakukan tidak adil. Bukti paling tegas adalah pemberlakuan hukum sekular di negeri ini yang nyata-nyata mengabaikan fakta bahwa negeri ini mayoritas Muslim. Padahal kalau logika demokrasi dipakai, seharusnya di negeri ini diterapkan syariah Islam, karena mayoritas penduduknya Muslim. Apalagi menurut hasil penelitian UIN Syarif Hidayatullah tahun 2003, lebih dari 71% (10% lebih banyak dari tahun sebelumnya) penduduk Indonesia menghendaki syariah Islam. Dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) IV tahun 2005 juga tampak bahwa arus utama dalam kongres tersebut adalah: tuntutan penerapan syariah di Indonesia. Namun, begitulah bobroknya demokrasi. Meski suara mayoritas, jika itu bersumber dari kalangan Muslim, dianggap tidak mencerminkan aspirasi demokrasi.

Lalu ketika umat Islam minoritas, kondisinya lebih menyedihkan lagi. Berbagai diskriminasi sampai intimidasi dipraktikkan dengan sempurna di berbagai daerah minoritas Muslim di Tanah Air. Di Papua, semua Muslim diberi label sebagai pendatang, tak peduli apakah ia suku asli Papua atau bukan. Muslim dianggap bukan orang Papua. Mereka diperlakukan diskriminatif, dalam pelayanan pemerintahan maupun pelayanan sosial. Di tubuh pemerintahan posisi-posisi penting dalam pemerintahan, umat Islam tak dilibatkan. Perlakuan di depan hukum pun sering tidak berimbang. Ketika terjadi pertikaian antara Muslim dan warga asli maka dapat dipastikan yang disalahkan warga Muslim.

Perlakuan diskriminasi juga terjadi di Maluku. Ketika terjadi konflik Ambon beberapa waktu lalu, warga Muslim terusir, harta bendanya dijarah, kehormatannya dirampas.
Nasib warga Muslim di Kalimantan juga tak jauh berbeda. Ketika terjadi konflik di Kalimantan, terjadi pengusiran besar-besaran warga Muslim dari suku Madura. Harta-benda mereka dijarah; sawah dan kebun mereka tak bisa lagi mereka garap.

Nasib serupa terjadi di Poso. Tragedi pembantaian di Pesantren Walisongo Poso menambah catatan hitam, betapa perlakuan terhadap kaum Muslim sangat diskriminatif. Setelah warga Pesantren dibantai, kini saudara-saudara mereka pun difitnah sebagai teroris dan dijadikan target operasi Densus (Detasemen Khusus 88) Kepolisian.

Di luar negeri, di negara-negara yang notabene menerapkan demokrasi, kondisi kaum Muslim minoritas juga sama: memprihatinkan. Kebebasan, hak asasi manusia, dan sebagainya tak berlaku bagi umat Islam. Di Belanda, masjid dan rumah kaum Muslim dilempari, bahkan ada yang dibakar. Di Prancis, pemerintah melarang wanita Muslim mengenakan jilbab. Di Jerman, Dubes Jerman untuk Sudan dipecat gara-gara masuk Islam. Di Amerika Serikat, masuk Islamnya Walikota Macon, Georgia, Jack Ellis, direaksi secara negatif oleh kalangan media dan kelompok Kristen fundamentalis AS. Di Australia, kaum Muslim dimata-matai dan tak jarang dituding sebagai teroris. Mahabenar Allah Yang berfirman:

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ


Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela terhadap kamu (Muhammad) hingga kamu mengikuti agama mereka.
(QS al-Baqarah [2]: 120).

Syariah Islam: Rahmat Bagi Semua

Dalam catatan sejarah yang panjang, ketika syariah Islam diberlakukan dan sistem Islam diterapkan di muka bumi, semua umat lain diperlakukan dan dilindungi sama seperti kaum Muslim. Darah dan kehormatan mereka sama dengan darah dan kehormatan kaum Muslim; sama-sama dilindungi dan dijaga oleh pemerintahan Khilafah Islam. Gambaran yang tidak akan pernah hilang dari sejarah umat Islam adalah kasus Andalusia di Spanyol. Ketika umat Islam berkuasa di sana, Khilafah membiarkan agama lain hidup. Di sana hidup damai tiga agama: Islam, Kristen, dan Yahudi.

Kehidupan seperti itu sebetulnya merupakan pemandangan biasa pada masa Nabi saw. Saat di Madinah, Nabi saw. pun biasa bergaul dengan kaum Yahudi, Nasrani dari Najran, serta sebagian kaum musyrik dari suku Aus dan Khajraj. Memang, syariah Islam juga diterapkan atas mereka. Namun, itu hanya terkait dalam kehidupan publik. Adapun dalam kehidupan pribadi dan menyangkut peribadatan mereka, mereka tidak dipaksa. Mereka boleh ke gereja atau tempat-tempat ibadah lainnya. Mereka boleh makan dan minum sesuai dengan ajaran agama mereka. Mereka juga boleh menerapkan tatacara menikah, warisan, cerai, dan masalah pribadi lainnya. Singkatnya, keadilan dirasakan oleh semua pihak. Mahabenar Allah Yang berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ


Tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.
(QS al-Anbiya’ [21]: 107).

Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb.

Sumber : http://alfaizi.blogspot.com

BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ?

About these ads

~ by evisyari on September 18, 2008.

10 Responses to “Manokwari sebagai kota Injil, Bagaimana pendapat anda?”

  1. Betapa bodohnya bangsa indonesia yang selalu memperdebatkan agama yang berasal dari tempat lain. Ariflah sedikit, kita sati bangsa bangsa Indonesia, jangan sampai kita pindah konflik timur tengah ke negara kita.

  2. Saya (maaf bukan ego sentris) kelahiran Manokwari besar di Tanah Irian Jaya, saya hidup bersama lebih dari 10 orang Kristen Protestan yang diasuh sebagai keluarga sendiri oleh ayah saya. Jadi jangan ragukan kami sekeluarga tentang cinta kasih kepada manusia dan menghargai keyakinan orang lain. Kesalahan disini adalah pejabat pusat yang mudah memberi kelonggaran kepada bibit-bibit separatisme seperti GusDur yang dengan sok tau mengobrak abrik tatanan kehidupan di Papua. Dia dengan enak ngmong di Jakarta, sedangkan kami yang berdarah Luar Irian dianggap penjajah di tanak Irian menjadi terintimidasi. Toleransi hilang seketika dari bumi Irian Jaya. Politik Apharteid dan rasialisme merajalela di Papua. Hati-hati bagi semua pihak. Ambon & Poso bukan sekedar cerita dongeng, tapi sebuah realita kelancangan pihak2 tertentu yang mengatasnamakan agama sehingga kedua tempat itu hancur lebur dan susah bersatu kembali. Anda jangan mengira anda kuat dengan mayoritas jumlah anda. Isu agama adalah isu yang krusial. tetap patuh kepada pemerintah. Atau kalau anda mau mencoba ingat bahwa resikonya besar, dan butuh waktu yang panjang agar anda bisa mewujudkan cita2 anda atau bahkan gagal sama sekali. Dan tentunya maaf2 saja, Insya Allah saya siap bergabung dengan saudara2 saya sesama muslim di Irian Jaya untuk bangkit dan menyetor nyawa kami untuk melindungi hak2 muslimin di tanah Irian Jaya.

  3. atas sy:
    bos kayaknya ko ini pintar bicara skali, ko tinggal di manokwari manakah..? pace kalo manokwari mo jadi kota injil kenapa jadi.. ko tra senang.? trus yang di jawa sana bikin dong pu juga..? makanya kalu mayoritas tu jang bikin kam pu tau2, sampe2 hari minggu juga dijadikan hari kerja, kam kira orang kristen dong batang kayu kah, jadi kam tra anggap dorang. Jadi pace ko dengar baik2 kalu orang papua bikin dong pu juga jang ko “sewot”. Ehh pace trus kam di manokwari mo bkin masjid besar2 jga untuk apa, skrg saja klu hari jumat kam pu masjid kosong2 sj mo, bikin habis2 tanah sj di manokwari. Mo kasi tunjuk bilang kam banyak ka…kasian..
    Sdh dulu e sa mo pi mejeng di talud..

  4. orang ISlam seenaknya menerapkan syariat ISlam dimana – mana cianjur, aceh, sumbar, bulukumba, araba saudi, jordan, mesir, syria dst, tapi kenapa masalah spele pemecatan Dubes German lah, walikota di ameriaka lah dimasalahin, anda tch harus bertoleransi juga, jangan maunya menuntut dan merasa di dzholimi saja, anda juga harus meliaht orang2 di sekitar kalian, ada orang kristen, buddha, hindu.
    kau lihat tch Sampit, kalau kau mau? , terjadi juga di Papua. dasar orang2 jawa gak tau diri, uda miskin tanah kau, bikin anak melolo lagi…

  5. Wajar jika di Irian di berlakukan demikian. karena Umat Kristennya lebih banyak. islam katanya damai. kenyataannya? suka iri hati and biang keonaran.

  6. MEmang dengan adanya OTDA banyak daerah yg mnetapkan Syariah di daerahnya masing2 tp itu atas dasar demokrasi karena penduduk Muslimnya juga mayoritas dan ingat “Hanya Berlaku untuk Kaum MUslim” dan tidak melarang umat lain untuk melakukan ajaran agamanya.

  7. Saat umat muslim menerapkan syariat islam tidak terjadi diskriminasi terhadap non muslim..
    Dalam konsep syariat islam terdapat konsep kafir dzimmi dimana orang-orang non muslim diberikan hak-haknya seperti haram darahnya, boleh menjalankan ibadahnya, mendapatkan kesamaan dalam hukum dll. Selama non muslim patuh terhadap syariat islam dan tidak menentangnya serta membayar jizyah (bisa dikatakan seperti zakat bagi umat islam).
    Tapi lihatlah apa yang dilakukan orang-orang non muslim, begitu banyak diskriminasi yang dilakukan seperti telah disebutkan diatas tidak boleh menggunakan jilbab bagi umat islam, tidak boleh menumandakan adzan dsb…
    Dari situ kita dapat menilai apakah yang digembor-gemborkan non muslim tentang semboyannya cinta kasih dan perdamaiannya, tapi apakah sama dengan yang diperbuatnya???
    Renungkanlah kata-kata diatas..

  8. Aceh katanya serambi mekkah….
    tapi koq di imbas Tsunami?
    itu berarti teguran

  9. walaupun anda bilang syariah islam itu cuma berlaku untuk orang islam saja…tapi kami berasa terdiskriminasi juga bos…indonesia ini kan bukan negara islam, bukan juga negara kristen, ya mbok nasinal aja kan ga da masalah…toh dosa megang masing-masing kok, kesannya kok islam ini merasa paling benar gitu lho..sebesar anda merasa benar agama anda sebesar itu juga kami merasa benar agama kami bahkam mungkin lebih..so saling menghargai aja..ga usah pake syariah-syariah segala lah..coba anda di posisi orang non muslim…tapi mungkin anda memang tidak akan mengerti dan tak mau mengerti…

  10. saya tidak setuju, kota manokwari dijadikan sebagai kota Injil…
    karena nanti akan ada kota2 lain di Indonesia mengikuti spt. ini.. dan akan banyak mengundang konflik yang berbau sara.. karena di Indonesia ini adalah Negara Pancasila harus menghormati hak2 setiap warga negara dalam memeluk Agama & menjalankan keyakinan masing2 tanpa ada paksaan dan tidak boleh mengganggu hak2 orang lain yg berbeda keyakinan, apalagi melarang untuk pembangunan nmasjid, dan melarang untuk berjilbab bagi ummat Islan, dan mewajibkan kurikulum Agama Kristen bagi Pelajar di kota Manokwari tsb. dan ini adalah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama, dan ini juga melanggar Hak-hak Asasi Manusia…
    Kalau di Aceh (Kota Serambi Mekkah) ini berbeda… meskipun diberlakukan Undang2 & Syariat Islam tapi ibu berlaku bagi penduduk yang beragama Islam saja dan tidak mengganggu kepentingan & kebebasan Umat beragama lain & masih menerapkan Toleransi bagi pemeluk agama lain…
    Tetapi Perda / undang2 di manokwari ini sangat tidak Toleransi terhadap penganut Agama lain.. dan sangat bertentangan dengan Dasar Negara RI yaitu Pancasila & UUD ’45..
    dan Perda / Undang2 ini harus dihapuskan … karena Kota Manokwari masih berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia..
    dan Perda / Undang2 tsb. sangat bertentangan dengan Hak-Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 102 other followers

%d bloggers like this: